Dr. Falantino Eryk Latupapua, S.Pd., M.A.
Sebulan pertama saya tinggal di Kota Wina, sekaligus pengalaman pertama menjadi warga “sementara” di Benua Eropa, terasa begitu mengagumkan. Wina adalah perpaduan yang manis antara modernitas dan warisan budaya yang kuat. Aroma roti dan kopi yang bertebaran dari kafe dan toko menyusup dalam udara yang segar bebas polusi. Bangunan-bangunan tua bernuansa gotik, barok, hingga neoklasik berusia ratusan bahkan ribuan tahun dirawat dengan baik. Patung-patung artistik para tokoh terkenal yang bertebaran di mana-mana menanamkan kesan awal yang kuat tentang cara mereka mengagungkan sejarah dan kebudayan mereka. Tidak ada gedung pencakar langit di pusat kota atau Inere Stadt yang merupakan salah satu warisan budaya dunia UNESCO. Ruang kota terasa nyaman dan membumi.
![]() |
![]() |
|
Gedung Parlemen Austria (Parlamentsgebäude). |
Schloss Belvedere |
Gedung Parlemen Austria (Parlamentsgebäude) dan Schloss Belvedere, dengan taman yang luas dan indah serta bangunan istana yang megah, menjadi contoh nyata bagaimana sejarah dan estetika dapat dipelihara secara konsisten. Penanganan sanitasi, pengelolaan sampah, dan penyediaan air bersih berpadu harmonis dengan layanan publik yang rapi dan presisi. Ruang terbuka dengan akses luas dan inklusif tersebar di seluruh penjuru kota, mulai dari taman-taman yang tertata indah, pelataran gedung, hingga trotoar lebar yang ramai oleh pejalan kaki. Warga Wina memanfaatkan transportasi umum secara optimal; beragam moda tersedia, mulai dari bus, trem, hingga kereta listrik, yang menjangkau seluruh sudut kota dengan mudah, murah, dan cepat. Pembangunan kota berlangsung secara teratur, fungsional, dan ramah lingkungan. Lanskap sosial dan budaya di Wina terasa unik: modern, namun tetap manusiawi dan beradab.
![]() |
![]() |
|
Satu dari ribuan pompa air minum berusia ratusan tahun yang tersebar di penjuru kota. |
Pemandangan Donau (Sungai Danube) yang indah dengan air yang bersih dan jernih. |
Kekaguman saya tidak berhenti sampai di situ. Saya selalu mengamati cara penduduk kota ini mengatur ritme hidup mereka dengan tenang dan terukur: work, life, and balance. Mereka terlihat suka belajar, suka membaca, dan memiliki empati. Gerai-gerai buku mirip gardu telepon umum klasik tersebar di taman-taman dan ruang terbuka publik. Siapa saja bisa mengambil buku-buku yang diletakkan di sana untuk dibaca, gratis tentunya.
Beberapa sumber menyebutkan tentang adanya sistem penatalayanan pendidikan yang disebut Kulturvermittlung, yaitu pendidikan budaya melalui pengalaman nyata. Gabriele Weichart, salah satu kolega di Universität Wien, menyarankan saya untuk mengunjungi museum, menonton konser, atau menelusuri gedung-gedung tua sambil mempelajari prasasti berisi cerita tentang sejarah arsitekturnya sebagai cara mengalami dan mempelajari budaya mereka.
Pada peringatan Hari Kemerdekaan Austria, 26 Oktober yang lalu, banyak museum dan bangunan pemerintah dibuka untuk umum seharian, lagi-lagi gratis. Pada saat itulah saya berkesempatan menyaksikan betapa etos belajar budaya bangsa ini lahir dari sikap percaya dan mengagungkan nilai-nilai budaya mereka tanpa memerlukan banyak slogan. Para orang tua berbondong-bondong membawa anak-anak memasuki museum, menonton parade militer, dan berkunjung untuk melihat dan menggali pengalaman dan pengetahuan tentang apa, siapa, dan bagaimana sistem kenegaraan bekerja untuk melindungi dan menyejahterakan mereka.
![]() |
![]() |
|
Pameran Militer pada Hari Kemerdekaan Austria di Pelataran Museum Nasional. |
Koleksi naskah papyrus dengan tulisan hieroglif. |
Pengalaman memandang lanskap yang demikian memesona, mau tidak mau, menggelitik hati saya untuk merenungkan bagaimana menumbuhkan adab dalam mempelajari dan mengaungkan seni serta budaya di Indonesia. Dari pengamatan dan pengalaman saya sejauh ini, bangsa Indonesia yang mengeklaim diri sebagai bangsa berbudaya seringkali memperlakukan kebudayaan hanya sebatas pertunjukan atau “perintah” semata. Pendidikan berbasis menggali pengalaman dan nilai budaya melalui pengalaman sehari-hari masih belum dilakukan secara serius. Kondisi museum yang sepi pengunjung dan pertunjukan budaya yang jarang penonton hanyalah dua contoh dari berbagai persoalan sistemik yang pelik.
Pada 2022, Hilmar Farid menulis satu kalimat menohok: “Masalah pelestarian kebudayaan di Indonesia bukan saja karena ketiadaan aturan, melainkan ketidakhadiran sistem kebudayaan dalam tata kelola pembangunan.” Pernyataan tersebut terasa sangat relevan ketika saya melakukan riset disertasi pada 2023–2024 tentang agensi guru dalam pendidikan budaya di Kota Masohi. Secara umum, siswa mengenal nama tarian atau situs budaya lokal, tetapi jarang memiliki pengalaman langsung atau mampu menjelaskan bagaimana elemen-elemen tersebut hidup dalam masyarakat. Penatalayanan kebudayaan—yang seharusnya menghela pemahaman sejarah, penghayatan seni, pelestarian bahasa dan sastra, dan lain-lain—sering terjebak pada level slogan, bukan tindakan nyata. Kebanggaan terhadap warisan budaya yang agung belum diikuti dengan usaha nyata untuk mengalami, mempelajari, dan mewariskannya.
Di Maluku, rumah adat seringkali hanya menjadi monumen; ia berfungsi hanya pada musim ritual tertentu. Gereja-gereja tua diratakan, diganti bangunan bergaya gotik yang megah, namun justru menjadi beban fungsional dan ekonomis. Musik, yang seharusnya mengalir sebagai denyut kehidupan, kerap dipinjam untuk kepentingan politik, dibungkus rapi dengan slogan-slogan kosong. Kehilangan warisan budaya tampak biasa saja, seolah punahnya sejarah adalah harga yang wajar dibayar. Padahal, setiap bangunan yang lenyap, setiap tradisi seni, bahasa, dan sastra yang hilang, adalah fragmen dari peradaban yang tak tergantikan.
Meskipun rasa cinta terhadap budaya Indonesia tidak pernah pudar, bahkan kian menggelora, memperbaiki cara pandang bangsa terhadap kekayaan budaya adalah suatu keharusan. Memperkuat “denyut jantung” kebudayaan, sebagaimana yang terlihat di Wina, perlu dimulai dari upaya sistemik yang berkelanjutan untuk memperbaiki penatalayanan pendidikan budaya. Dengan demikian, pelestarian budaya tidak lagi dipandang sebagai urusan sampingan, melainkan sebagai kebutuhan fundamental dalam pembangunan bangsa. Sebagaimana diingatkan Ki Hadjar Dewantara, pendidikan budaya sejatinya harus “menumbuhkan rasa cinta dan tanggung jawab terhadap kebudayaan bangsa.”





